INIPOHUWATO.ID – Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli, menyuarakan keprihatinannya terhadap persoalan ketenagakerjaan yang hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat, khususnya di wilayah lingkar industri. Hal ini ia sampaikan dalam rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketenagakerjaan yang digelar pada Rabu (18/6/2025).
Dalam rapat tersebut, Abdul Hamid mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan berbagai dinamika dan persoalan langsung di lapangan, mulai dari wilayah Paguat hingga Popayato. Berdasarkan temuan itu, ia menilai perlu dilakukan revisi terhadap sejumlah substansi dalam Ranperda yang sebelumnya telah dibahas pada Senin (16/6/2025).
BACA JUGA
“Kami merespons ini karena kondisi aktual di lapangan sangat memprihatinkan. Banyak keluhan dari masyarakat, mulai dari proses rekrutmen yang tidak transparan hingga tumpukan berkas lamaran kerja yang tidak pernah direspons oleh perusahaan,” ungkapnya.
Ia menyoroti salah satu kasus yang terjadi di Perusahaan Pani Gold Project (PGP), yang sebelumnya menjanjikan perekrutan tenaga kerja dari sembilan desa lingkar tambang. Namun menurutnya, realisasi di lapangan masih jauh dari harapan masyarakat.
“Kita tidak ingin lagi melihat proses rekrutmen hanya sebagai formalitas atau sekadar pencitraan di media sosial. Yang dibutuhkan masyarakat adalah komitmen nyata dari jajaran direksi perusahaan, bukan sekadar janji-janji kosong,” tegasnya.
Abdul Hamid juga menyinggung kegiatan rekrutmen yang sempat dilakukan dalam rangkaian Festival Pantai Pohon Cinta beberapa waktu lalu. Menurutnya, kegiatan tersebut bersifat seremonial tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Berkas lamaran masyarakat sampai bisa dijadikan bantal guling karena tak kunjung ditindaklanjuti. Ini bukan sekadar persoalan pekerjaan, tetapi menyangkut kesejahteraan rakyat yang terdampak langsung dari sistem rekrutmen yang tidak berpihak,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Abdul Hamid juga menyayangkan sikap perusahaan yang hanya mengutus perwakilan dalam rapat pembahasan Ranperda, tanpa kehadiran langsung pimpinan perusahaan.
“Pembahasan seperti ini sangat krusial karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Kami berharap perusahaan hadir bukan hanya secara fisik, tapi dengan kepedulian dan semangat untuk berdialog secara konstruktif,” tutup Abdul Hamid Sukoli.
