INIPOHUWATO.ID – Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, menilai persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi sudah menjadi fenomena yang merata di seluruh kecamatan di daerah tersebut. Ia menyebut banyak laporan dari masyarakat yang menyoroti ketimpangan distribusi dan potensi penyalahgunaan BBM subsidi.
“Beberapa kelompok masyarakat sudah mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut persoalan ini. Jika Pansus dibentuk, saya jamin akan ada rekomendasi. Dan kalau terbukti ada penyalahgunaan, kita akan dorong pencabutan izin SPBU yang terlibat,” tegas Hamdi dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait.
Hamdi menegaskan bahwa DPRD tidak anti terhadap penggunaan BBM subsidi oleh penambang, petani, atau nelayan, selama distribusinya dilakukan secara adil dan setara.
Ia mendorong Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan untuk meninjau ulang penerbitan rekomendasi BBM subsidi. Menurutnya, data realisasi penggunaan harus diverifikasi secara ketat, dan setiap surat rekomendasi wajib dievaluasi baik dari sisi efektivitas maupun potensi penyalahgunaan.
“Kalau tidak segera ditertibkan, petani, nelayan, bahkan sopir angkutan bisa makin sengsara. Ada satu SPBU yang hanya melayani kendaraan dengan pengisian di bawah 2.000 liter, ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat,” tambahnya.
SPBU Marisa Berikan Klarifikasi
Menyikapi tudingan terkait dugaan penyalahgunaan rekomendasi BBM subsidi, pihak SPBU Marisa memberikan klarifikasi dalam RDP tersebut. Pengawas SPBU menjelaskan bahwa setiap surat rekomendasi dari konsumen diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan keabsahannya.
“Kami pastikan rekomendasi benar-benar berasal dari dinas terkait, lengkap dengan tanda tangan dan cap resmi, termasuk dari pihak kepolisian. Jika tidak lengkap, kami tolak,” ujar pengawas SPBU.
Pihak SPBU menyebut, jenis BBM yang paling sering menimbulkan polemik adalah solar. Oleh karena itu, semua surat rekomendasi dicatat dan didokumentasikan secara menyeluruh.
“Kami mendokumentasikan seluruh rekomendasi sebagai bentuk pertanggungjawaban jika terjadi masalah di kemudian hari,” tambahnya.
Salah satu contoh yang diungkap adalah surat rekomendasi dari Dinas Pertanian atas nama Saipul Ome dengan kuota BBM subsidi 83 liter. Namun dalam praktiknya, tercatat pengambilan antara 130 hingga 150 liter setiap tiga hari. Meski demikian, pihak SPBU menegaskan bahwa penyaluran tetap dilakukan sesuai kuota.
“Semua pencatatan kami sesuai sistem dan kuota. Seluruh transaksi terpantau secara digital dan otomatis, jadi tidak ada peluang manipulasi dari pihak kami,” tutupnya.
