INIPOHUWATO.ID – Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, melontarkan kritik keras terhadap keberadaan investasi Pani Gold Mine (PGM) yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi daerah maupun masyarakat lokal.
“Apa sebenarnya fungsi pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawasi investasi ini, karena selama ini diabaikan, dan apa keuntungan yang benar-benar diperoleh daerah dari kehadiran Pani Gold Project selama ini?” tegas Hamdi.
Ia menyebut, sejak awal masuknya PGP ke Pohuwato, masyarakat dijanjikan peningkatan kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja, serta dampak ekonomi yang positif. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
“Yang terjadi justru tujuh tenaga kerja lokal yang sebelumnya bekerja di perusahaan diputus hubungan kerjanya secara sepihak, tanpa penjelasan yang jelas dan tanpa kepastian pemenuhan hak-hak mereka,” ungkap Handi dengan nada kesal.
Hamdi menilai kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena beredar informasi bahwa posisi ketujuh tenaga kerja lokal itu justru digantikan oleh tenaga kerja dari luar daerah yang didatangkan oleh perusahaan.
“Ini jelas bentuk pengabaian terhadap masyarakat Pohuwato sebagai pemilik wilayah. Seharusnya merekalah yang menjadi penerima manfaat utama dari investasi pertambangan,” katanya.
Ia juga menyoroti logika pembangunan yang menurutnya sangat tidak masuk akal. Di satu sisi, aktivitas pertambangan telah memutus sumber mata pencaharian masyarakat lokal, namun di sisi lain masyarakat justru diminta berharap pada masa depan anak cucu mereka.
“Lebih aneh lagi, setelah sumber ruang hidup masyarakat diputus akibat aktivitas pertambangan, masyarakat malah diharapkan agar anak cucu para penambang kelak bisa menggantikan posisi orang tua mereka di perusahaan demi menyambung hidup. Ini logika yang tidak adil dan sangat menyakitkan,” tegas Hamdi.
Menurutnya, masyarakat kehilangan sumber penghidupan hari ini, sementara masa depan anak cucu mereka dijadikan alasan pembenaran atas ketidakadilan yang terjadi saat ini.
“Kalau tenaga kerja lokal diputus tanpa alasan yang transparan lalu digantikan oleh tenaga kerja dari luar, maka keberpihakan investasi Pani Gold Project patut dipertanyakan. Ini bukan investasi yang mensejahterakan rakyat, tapi justru berpotensi meminggirkan masyarakat daerah,” ujarnya.
Hamdi menegaskan, jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka keberadaan PGP hanya akan menjadi beban sosial bagi daerah dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan Pohuwato.
“Pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif atau seolah-olah menutup mata. Ini persoalan serius yang harus segera disikapi,” katanya.
Ia pun mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional PGP.
“Perusahaan harus dipastikan benar-benar berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan serta kesejahteraan masyarakat Pohuwato,” tambahnya.
Hamdi mengingatkan agar jangan sampai kekayaan alam Pohuwato dieksploitasi secara besar-besaran, sementara masyarakatnya justru tersingkir di tanahnya sendiri.
“Ini bukan sekadar soal investasi, tapi soal keadilan, keberpihakan, dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya,” pungkas Hamdi.(*)
