INIPOHUWATO.ID – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pemerintah daerah dan perwakilan kelompok tani dari Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia, Senin (16/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Pohuwato tersebut membahas sejumlah persoalan sektor pertanian, terutama terkait ketersediaan air, kondisi saluran irigasi, serta drainase di kawasan persawahan kedua kecamatan.
RDPU dipimpin Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Nirwan Due, didampingi sejumlah anggota DPRD. Turut hadir jajaran dinas teknis, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Duhiadaa dan Buntulia, serta perwakilan kelompok tani.
Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Nirwan Due, mengatakan bahwa RDPU tersebut merupakan ruang bagi para petani untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas pertanian.
Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan petani akan menjadi bahan informasi dan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah, khususnya dalam merumuskan program serta memenuhi kebutuhan sektor pertanian.
“Kehadiran para petani untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kendala. Kami sebagai bahan informasi sudah melakukan pembahasan, termasuk yang masuk finalisasi yang berhubungan dengan Dinas Pertanian,” ujar Nirwan.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan instansi terkait sehingga persoalan yang dihadapi petani dapat ditindaklanjuti.
Dalam RDPU tersebut, sejumlah petani mengungkapkan persoalan pengairan yang selama ini bersumber dari Desa Taluduyunu. Keterbatasan pasokan air disebut berdampak terhadap produktivitas persawahan, bahkan menyebabkan gagal panen dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
Selain persoalan pengairan, petani juga mengeluhkan kondisi saluran drainase yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Kondisi tersebut dinilai menghambat kelancaran aliran air menuju kawasan persawahan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, para petani mengusulkan bantuan alat berat berupa excavator guna membersihkan sedimentasi sekaligus melakukan pembenahan saluran pengairan dan drainase.
Petani juga mengungkapkan bahwa sebagian lahan persawahan mulai beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan akibat kondisi lahan yang tidak lagi produktif untuk ditanami padi.
Tak hanya itu, mereka turut menyoroti pentingnya menjaga kualitas sumber air yang digunakan untuk kebutuhan persawahan agar terhindar dari potensi pencemaran limbah aktivitas pertambangan emas.
Sementara itu, Umar, salah satu perwakilan petani, menyebutkan bahwa luas kawasan persawahan di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia diperkirakan mencapai 2.574 hektare.
Besarnya luas lahan persawahan tersebut menjadikan ketersediaan air dan kondisi saluran drainase sebagai faktor penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian masyarakat.
Melalui RDPU tersebut, Komisi II DPRD Pohuwato bersama pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat menindaklanjuti berbagai aspirasi petani, terutama menyangkut perbaikan infrastruktur pengairan dan drainase, penyediaan alat berat, serta perlindungan sumber air bagi kawasan persawahan di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia.


























