INIPOHWATO.ID – Pengadilan Negeri (PN) Marisa menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan tiga tersangka dalam perkara dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan di ruang sidang PN Marisa, Senin (16/11/2026).
Ketiga permohonan praperadilan tersebut masing-masing terdaftar dengan Nomor 3/Pid.Pra/2026/PN.Mar atas nama Sofyan Nasibu, Nomor 4/Pid.Pra/2026/PN.Mar atas nama Hendra Baru, serta Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN.Mar atas nama Suyitno.
Adapun materi permohonan yang diajukan para pemohon berkaitan dengan pengujian sah atau tidaknya tindakan penyitaan dan penetapan tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pohuwato.
Khusus dalam perkara yang diajukan Hendra Baru, permohonan praperadilan juga mencakup pengujian terhadap tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan pada 2 Oktober 2026.
Dalam proses persidangan, Polri selaku pihak termohon diwakili tim kuasa hukum Polri. Sementara itu, masing-masing pemohon juga didampingi kuasa hukum.
Sidang pembacaan putusan berlangsung mulai pukul 11.15 WITA dan dipimpin hakim tunggal pada masing-masing perkara. Setelah mempertimbangkan rangkaian proses persidangan, hakim memutuskan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan ketiga pemohon.
Penolakan tersebut menjadi hasil pengujian melalui mekanisme praperadilan terhadap sejumlah tindakan penyidik dalam penanganan perkara dugaan PETI di Popayato Barat.
Sebagaimana diketahui, praperadilan merupakan mekanisme hukum yang memberikan ruang bagi seseorang untuk menguji sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum, termasuk penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Polres Pohuwato menyatakan menghormati putusan PN Marisa tersebut sebagai bagian dari proses penegakan hukum melalui mekanisme peradilan.
Polres Pohuwato juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



























