INIPOHUWATO – Deru mesin alat berat yang sebelumnya mewarnai aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah wilayah Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kini tak lagi menjadi pemandangan utama. Setelah terbitnya surat edaran Bupati Pohuwato tentang larangan penggunaan alat berat, wajah aktivitas di lokasi tambang mulai memperlihatkan perubahan.
Kebijakan tersebut menyasar tiga desa, yakni Desa Bulangita, Desa Teratai, dan Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa.
Di tengah kebijakan itu, pemandangan berbeda justru terlihat di lokasi tambang Desa Bulangita. Sejumlah pekerja kabilasa atau penambang rakyat skala kecil tampak kembali mengandalkan tenaga sendiri untuk mencari penghidupan dengan cara tradisional.
Tanpa bantuan ekskavator maupun mesin pengeruk berskala besar, mereka bekerja menggunakan peralatan sederhana. Tanah dan bebatuan diangkut sedikit demi sedikit, karung dipanggul melewati jalur terjal, sementara peluh bercucuran di bawah terik matahari.
Bagi mereka, setiap material yang berhasil dikumpulkan memiliki arti tersendiri. Ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, ada dapur yang harus tetap mengepul, dan ada harapan mendapatkan rezeki dari pekerjaan yang sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisik.
Pemandangan di Bulangita ini sekaligus memperlihatkan sisi lain dari kebijakan penghentian penggunaan alat berat. Di satu sisi, pemerintah berupaya mengendalikan aktivitas pertambangan yang berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan. Namun, di sisi lain, masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut tetap menghadapi persoalan ekonomi.
Antara Penertiban Tambang dan Nasib Pekerja Kecil
Larangan penggunaan alat berat di Desa Bulangita, Desa Teratai, dan Desa Botubilotahu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menertibkan aktivitas PETI.
Selama ini, penggunaan alat berat dalam aktivitas pertambangan kerap dikaitkan dengan pembukaan lahan secara luas, pengerukan tanah dalam jumlah besar, serta perubahan bentang alam yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
Penghentian penggunaan alat berat di tiga desa tersebut diharapkan dapat menekan aktivitas pengerukan berskala besar sekaligus menjadi langkah awal pengendalian kegiatan pertambangan.
Namun, persoalan pertambangan tidak sesederhana menghentikan operasional mesin. Ada masyarakat yang selama ini menjadikan kawasan tambang sebagai salah satu sumber penghidupan.
Bagi pekerja kabilasa yang terlihat beraktivitas secara tradisional di lokasi tambang Desa Bulangita, perubahan metode kerja berarti kembali menghadapi pekerjaan yang jauh lebih menguras tenaga. Mereka harus mengandalkan kemampuan fisik dengan hasil yang tidak menentu.
Di antara tebing curam dan genangan air berwarna kecokelatan, aktivitas itu berlangsung. Karung-karung berisi material dipanggul melewati medan yang sulit, sementara pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan peralatan seadanya.
Kabilasa, Bertahan di Tengah Ketidakpastian
Kehadiran para pekerja kabilasa di lokasi tambang Bulangita memperlihatkan realitas ekonomi masyarakat lapisan bawah yang kerap luput dari pembahasan kebijakan pertambangan.
Mereka bukan kelompok yang bekerja dengan dukungan mesin besar dan modal berskala besar. Sebagian mengandalkan tenaga sendiri, bekerja dalam kelompok kecil, serta menghadapi risiko pendapatan yang tidak pasti.
Meski demikian, aktivitas manual bukan berarti tanpa risiko. Kondisi tebing yang curam, tanah yang labil, lubang galian, hingga genangan air tetap menyimpan potensi kecelakaan kerja.
Karena itu, perubahan dari penggunaan alat berat menuju pekerjaan manual tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan di lokasi tambang. Aspek keselamatan pekerja dan kepastian hukum tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Jangan Hanya Berhenti pada Larangan
Terbitnya surat edaran Bupati Pohuwato tentu membutuhkan pengawasan yang konsisten. Larangan penggunaan alat berat di Desa Bulangita, Desa Teratai, dan Desa Botubilotahu harus diterapkan secara merata, tanpa tebang pilih.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penertiban tidak berhenti pada penghentian operasional mesin, tetapi disertai langkah nyata untuk menjawab persoalan masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan.
Pembinaan, edukasi keselamatan kerja, penataan pertambangan rakyat melalui jalur legal, hingga pengembangan alternatif mata pencaharian menjadi bagian penting yang patut dipertimbangkan.
Sebab, persoalan PETI tidak hanya berbicara tentang alat berat, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran aturan. Di dalamnya terdapat persoalan ekonomi masyarakat yang membutuhkan perhatian.
Pada akhirnya, pemandangan para kabilasa yang kembali memanggul karung di tengah medan terjal di lokasi tambang Desa Bulangita menjadi gambaran bahwa di balik setiap kebijakan penertiban, ada kehidupan masyarakat yang ikut terdampak.
Mesin boleh berhenti. Namun, kebutuhan hidup tidak pernah ikut berhenti.
Di situlah tantangan pemerintah daerah sesungguhnya: bagaimana menjaga lingkungan, menegakkan aturan, sekaligus memastikan masyarakat kecil tidak dibiarkan berjalan sendiri menghadapi ketidakpastian ekonomi.
























