INIPOHUWATO.ID – Rencana pelaksanaan latihan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Kabupaten Pohuwato menjadi perhatian kalangan aktivis. Sejumlah pertanyaan mulai muncul, terutama menyangkut tujuan latihan, penentuan lokasi, mekanisme pelaksanaan, serta dampaknya terhadap masyarakat di sekitar wilayah kegiatan.
Aktivis menilai bahwa setiap kegiatan yang melibatkan institusi militer di ruang publik, terlebih di kawasan yang memiliki dinamika sosial dan persoalan agraria maupun pertambangan, perlu disertai penjelasan yang terbuka kepada masyarakat.
“Pohuwato bukan daerah tanpa persoalan. Daerah ini memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks, khususnya berkaitan dengan aktivitas pertambangan, keberadaan penambang rakyat, konflik kepentingan, serta tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum”, Ungkap Fikri Papempang
Karena itu, publik perlu mengetahui secara jelas apakah latihan tersebut murni merupakan agenda rutin pembinaan kemampuan militer, simulasi penanganan kondisi tertentu, atau memiliki tujuan operasional lainnya.
“Kami tidak sedang mempertanyakan profesionalitas TNI, apalagi menghambat agenda latihan militer. Namun, masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui apa tujuan kegiatan tersebut, mengapa Pohuwato dipilih, dan bagaimana jaminan bahwa aktivitas masyarakat tidak terganggu.”
Menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan oleh pihak terkait.
Pertama, transparansi mengenai dasar pelaksanaan dan tujuan latihan, termasuk skenario kegiatan yang akan dilakukan.
Kedua, kejelasan lokasi latihan, khususnya apabila menyentuh kawasan permukiman, lahan produktif, wilayah pertambangan rakyat, maupun fasilitas yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketiga, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat sipil agar kegiatan latihan tidak menimbulkan ketakutan, kesalahpahaman, ataupun pembatasan aktivitas masyarakat tanpa penjelasan yang memadai.
Keempat, pentingnya koordinasi antara TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta unsur masyarakat setempat.
Aktivis juga mengingatkan agar pelaksanaan latihan tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat, terutama jika lokasi kegiatan bersinggungan dengan wilayah yang selama ini memiliki persoalan sosial dan ekonomi.
“Jangan sampai masyarakat justru bertanya-tanya dan membangun persepsi sendiri karena minimnya informasi. Dalam negara demokrasi, keterbukaan bukan bentuk pelemahan institusi, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik,” Tegasnya
Pada prinsipnya, TNI merupakan institusi negara yang memiliki mandat menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Namun, profesionalitas institusi juga perlu berjalan beriringan dengan komunikasi publik, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan kepastian hukum.
Pohuwato membutuhkan rasa aman, bukan rasa cemas. Membutuhkan kepastian, bukan tanda tanya.
“Oleh karena itu, aktivis mendesak agar pihak penyelenggara bersama Pemerintah Kabupaten Pohuwato segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai tujuan, lokasi, mekanisme, serta batas-batas pelaksanaan latihan tersebut, Sebab, menjaga kedaulatan negara adalah tugas penting, tetapi menjaga kepercayaan dan rasa aman masyarakat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengabdian kepada negara,” Pungkasnya.

























