INIPOHUWATO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato mengecam tindakan pembongkaran camp milik penambang lokal di kawasan pertambangan Pohuwato yang dinilai tidak mengedepankan pendekatan persuasif. Penertiban tersebut juga menuai sorotan menyusul dugaan keterlibatan aparat pengamanan dan kelompok yang disebut sebagai preman.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pohuwato, Hamdi Alamri, menegaskan bahwa penanganan persoalan di kawasan pertambangan seharusnya dilakukan melalui komunikasi dan dialog, bukan dengan cara-cara yang berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Hamdi pada Selasa (15/9/2026). Ia menilai tindakan yang terkesan represif justru dapat mengganggu kondusivitas daerah serta memperkeruh hubungan antara masyarakat lokal dan pihak investor.
“Penanganan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan tidak melakukan pendekatan-pendekatan persuasif, tapi lebih kepada hal-hal yang kelihatannya agak anarkis, itu kami sangat mengecam perbuatan-perbuatan itu,” tegas Hamdi.
Menurutnya, penyelesaian persoalan pertambangan perlu mengedepankan sikap humanis dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan pada aktivitas penambangan tradisional.
Hamdi juga menepis anggapan bahwa masyarakat Pohuwato secara umum menolak kehadiran investasi pertambangan. Ia menilai, persoalan yang berkembang di tengah masyarakat lebih berkaitan dengan cara penanganan konflik serta tuntutan penambang lokal yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian memadai.
“Pada prinsipnya, masyarakat Pohuwato itu menerima adanya investasi pertambangan. Tapi kemudian ini sengaja dicederai dengan cara-cara yang tidak humanis dan tidak manusiawi. Sehingga hari ini yang ter-publish di ruang publik seakan-akan masyarakat Pohuwato menolak, padahal tidak,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberadaan investasi dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal semestinya dapat berjalan beriringan. Karena itu, komunikasi yang terbuka antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman yang berujung pada konflik.
Hamdi turut menyoroti persoalan kompensasi dan penyelesaian tali asih yang menurutnya menjadi salah satu sumber gesekan antara penambang lokal dan pihak perusahaan. Ia menilai, janji-janji yang belum terealisasi sebagaimana diharapkan masyarakat perlu mendapat perhatian serius agar tidak terus memicu persoalan baru.
Untuk mencegah konflik susulan, DPRD Pohuwato mendesak manajemen perusahaan agar mengedepankan dialog, memperbaiki komunikasi dengan masyarakat, serta menghindari tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai intimidasi.
Hamdi menegaskan, pendekatan yang lebih manusiawi diperlukan untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.
“Kami berharap pihak perusahaan lebih humanis, lebih manusiawi, dan membangun komunikasi yang baik. Karena cara-cara kemarin itu sama sekali melecehkan. Ada ruang hidup masyarakat yang direbut, sementara warga sebenarnya legowo menerima keberadaan perusahaan. Kenapa langkah-langkah persuasif tidak dilakukan? Itu yang kami tekankan,” pungkasnya.
DPRD Pohuwato berharap persoalan tersebut dapat ditangani melalui komunikasi yang konstruktif dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Dengan demikian, kepentingan investasi tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan hak, rasa aman, dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Adapun tudingan terkait dugaan keterlibatan kelompok preman, tindakan anarkis, serta persoalan kompensasi perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak perusahaan dan pihak terkait lainnya agar penyelesaian persoalan dapat dilakukan berdasarkan fakta yang terverifikasi.
